Jamaika–Maroko Tandatangani Pernyataan Bersama; Wilson Lalengke: Langkah Demi Masa Depan Rakyat Sahara

NEW YORK, Cinta Rakyat — Pemerintah Jamaika kini menempuh jalur diplomatik penting dalam upaya mengatasi persoalan Sahara, dengan mengakui bahwa sistem otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko merupakan salah satu solusi yang paling dapat dijalankan. Sikap ini dituangkan dalam pernyataan bersama yang ditandatangani Menteri Luar Negeri sekaligus Perdagangan Luar Negeri Jamaika, Kamina Johnson Smith, bersama Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Warga Negara Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita. Pertemuan berlangsung di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Rabu, 23 September 2026.

Dalam dokumen tersebut, Jamaika menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2797, yang sepenuhnya mendukung Sekretaris Jenderal PBB serta Utusan Khususnya untuk memajukan perundingan yang berlandaskan Rencana Otonomi Maroko. Pernyataan itu menegaskan kembali bahwa pengaturan otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Maroko merupakan salah satu jalan keluar yang paling realistis.

Penandatanganan ini menandai pergeseran posisi diplomatik Jamaika terkait persoalan tersebut. Seperti juga dilaporkan Morocco World News, keputusan ini muncul setelah pertemuan bilateral kedua menteri di forum PBB. Kerajaan Maroko pun mendapat apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membangun kesepakatan internasional serta mendorong dukungan bagi Rencana Otonomi di bawah pimpinan Raja Mohammed VI. Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus mempererat konsultasi politik serta menyelaraskan sikap dalam berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama.

Diplomasi yang Mengutamakan Hasil Nyata

Langkah ini dipandang sebagai kemajuan yang berarti, karena mengarahkan perhatian pada upaya penyelesaian melalui jalur politik dan perundingan. Alih-alih membiarkan kebuntuan terus berlanjut, sikap yang diambil Jamaika dan Maroko menempatkan Rencana Otonomi sebagai landasan dialog yang difasilitasi PBB.

Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai keberanian meninjau persoalan ini dari sudut pandang penyelesaian yang nyata patut dihargai.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Jamaika atas keputusan yang strategis dan membangun ini. Ketika sebuah konflik telah berlangsung lama, masyarakat dunia harus berani melihat alternatif yang realistis, damai, dan menjamin masa depan bagi mereka yang terdampak. Pada akhirnya, kepentingan rakyat harus didahulukan di atas pertikaian politik,” ujar aktivis hak asasi manusia internasional ini dari Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.

Bagi Wilson, setiap rumusan penyelesaian harus dinilai dari dampaknya bagi penduduk di wilayah tersebut. Perdamaian sejati harus membawa kestabilan, kemajuan, pendidikan, peluang ekonomi, serta harapan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, ia mengajak negara-negara lain untuk meneliti langkah yang diambil Jamaika dan mempertimbangkan sikap serupa jika pendekatan itu dinilai sebagai jalan terbaik.

“Apabila setelah kajian yang mendalam dan objektif didapat kesimpulan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah jalan yang paling masuk akal, realistis, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat Sahara, maka sudah sepatutnya langkah serupa diambil. Dunia memerlukan penyelesaian, bukan membiarkan konflik berkepanjangan,” tegasnya.

Manusia di Pusat Segala Upaya

Wilson juga menekankan bahwa pembicaraan mengenai persoalan Sahara tidak boleh terbatas pada urusan diplomasi atau batas wilayah. Yang lebih mendasar adalah masa depan manusianya sendiri. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong perdamaian yang memungkinkan masyarakat hidup tenang, berkembang, dan produktif. Kemitraan yang terjalin antara Jamaika dan Maroko menunjukkan pula bahwa hubungan kedua negara tidak terpaku pada satu isu saja, melainkan terbuka untuk kerja sama yang lebih luas.

Ia berharap momen ini dapat menggalang dukungan internasional bagi proses yang damai, realistis, dan membawa dampak positif langsung kepada masyarakat. Nilai utama dari setiap kebijakan adalah sejauh mana ia memberi manfaat bagi manusia.

“Jika diplomasi dapat melahirkan kedamaian, keamanan, kemajuan, penghidupan yang layak, dan harapan bagi generasi yang akan datang, maka itulah diplomasi yang bermakna. Rakyat Sahara berhak menikmati masa depan seperti itu,” ucapnya.

Kesepakatan yang terjalin di New York menjadi tonggak penting dalam kancah diplomasi. Di tengah persoalan yang belum tuntas, pengakuan terhadap otonomi di bawah kedaulatan Maroko membuka peluang baru bagi proses politik yang berlandaskan perundingan. Seperti ditekankan Wilson Lalengke, diplomasi bukan sekadar soal siapa yang menang dalam perdebatan—melainkan bagaimana memastikan masa depan rakyat yang lebih baik.