BANDUNG, CINTA RAKYAT – secara de Facto dan de Jure, Wilayah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsep pola operasi terpadu dalam penanganan Papua harus melibatkan seluruh komponen bangsa.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar TNI AD VII yang mengangkat tema “Peran TNI AD Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua” digelar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023).
Dalam penegasannya persoalan Papua selalu dikaitkan dengan latar belakang sejarah. Banyak tokoh-tokoh separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terus berupaya mengangkat persoalan Papua di forum internasional, memunculkan kasus-kasus HAM di masa lalu, serta isu kesenjangan sosial dan kesejahteraan yang dialami rakyat Papua.
“Rakyat Papua dan semua pihak yang ada di daerah rawan, sangat merasakan dampak konflik. Aksi kekerasan dan kekacauan yang terjadi telah membawa kesulitan di bidang ekonomi. Jauh lebih baik kondisi Papua saat ini , karena satuan-satuan TNI yang ditugaskan di Papua telah banyak berbuat dengan berbagai upaya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua,“ sebut Kasad seraya menyebutkan bahwa semua upaya tersebut dilakukan agar kelompok yang berseberangan dan ingin lepas dari NKRI, dapat tergerak hatinya untuk bersama-sama membangun Papua menjadi lebih maju dan damai.
Berbagai program pembangunan di Papua menurut Kasad tidak berjalan dengan lancar dan ini dikarenakan gangguan dan aksi teror kelompok separatis Papua masih marak terjadi. Hal ini dikuatkan oleh data yang diperoleh dari Kogasgab TNI di Papua.
Hingga Agustus 2023 ini, tercatat telah terjadi 95 aksi teror OPM dan ini termasuk 43 kali aksi penembakan terhadap aparat TNI-Polri dan masyarakat sipil, yang mengakibatkan 80 orang menjadi korban (32 orang meninggal dunia dan 48 lainnya luka berat dan ringan). Ada juga aksi pembakaran fasilitas umum seperti sekolah maupun puskesmas dan semua tindakan tersebut sengaja dilakukan OPM untuk menekan rakyat Papua agar mendukung keinginan OPM.
“Pada umumnya mereka berharap Papua aman, jika kita tanyakan kepada rakyat Papua. Rakyat Papua itu menginginkan kondisi damai, aman, dan pembangunan dapat berjalan dengan baik,“ sebut Kasad.
Kasad juga menegaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Dalam kajian Percepatan pembangunan Papua maka TNI mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Tugas Pertama, memberikan dukungan pengamanan pembangunan di Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, komunitas adat terpencil, serta membangun komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas-ormas dalam mewujudkan percepatan pembangunan.
Tugas kedua yaitu satuan TNI melaksanakan tugas operasi di Papua, baik operasi tempur maupun operasi Intelijen, sebagai pengamanan wilayah.
Tugas ketiga yaitu, meyakinkan bahwa TNI mendapatkan dukungan instansi terkait, agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara optimal.
Kasad mengungkapkan, “Ini yang saya katakan, bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, TNI tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Sebab penanganan Papua bukan hanya tugas TNI. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai instasi kementerian dan lembaga pemerintah untuk bersama-sama dalam percepatan pembangunan Papua sangat penting, karena kemampuan TNI juga terbatas.”
Selama dua hari ini Seminar TNI AD VII dilaksanakan mengusung tema “Strategi TNI AD Dalam Penanganan Permasalahan Papua” dengan menghadirkan beberapa narasumber dari kementerian maupun lembaga negara, pejabat pemerintah daerah Papua, serta para prajurit yang pernah melaksanakan tugas pengamanan di Papua.
Seminar ini merupakan kontribusi TNI Angkatan Darat dalam penanganan permasalahan Papua secara komprehensif dan terpadu.
