Pemprov Sumut Bidik Predikat SAKIP BB, Seluruh OPD Diminta Fokus Tingkatkan Kinerja

MEDAN, Cinta Rakyat — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan sasaran peningkatan peringkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi BB pada tahun 2026. Pencapaian target ini didukung dengan upaya memperkuat kinerja serta pertanggungjawaban seluruh satuan kerja perangkat daerah, agar kemajuan yang diraih dapat terukur dan berlangsung secara berkesinambungan.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat memimpin rapat percepatan peningkatan SAKIP di lingkungan Pemprov Sumut, yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Jumat (25/9/2026). Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas SAKIP harus didasari rencana sasaran yang tegas, mencakup jangka waktu beberapa tahun ke depan.

“Kita tetapkan target: pada rentang 2026–2027 harus naik ke peringkat BB, lalu 2028–2029 meraih A. Tanpa penetapan sasaran yang jelas, capaian kita akan tertahan di posisi yang sama terus-menerus,” ujar Surya.

Hingga tahun 2025, nilai SAKIP Pemprov Sumut masih berada di tingkat B atau kategori Baik/Cukup Akuntabel. Untuk melampaui capaian tersebut, seluruh unsur perangkat daerah diminta memperkokoh kinerja serta sistem pertanggungjawabannya.

Saat ini, tiga satuan kerja telah memperoleh predikat AA, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, serta Inspektorat. Tujuh OPD lainnya berada di peringkat A — di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Keuangan dan Aset Daerah — sementara 16 satuan kerja meraih BB dan enam lainnya masih di tingkat B.

Surya meminta seluruh pimpinan OPD memperbaiki keseriusan dalam menjalankan tugas guna menaikkan mutu kinerja dan akuntabilitas. Salah satu langkah utama yang harus segera dijalankan adalah menyelesaikan tindak lanjut atas saran dan rekomendasi yang disampaikan Inspektorat, sehingga kriteria penilaian SAKIP dapat dipenuhi secara menyeluruh.

“Waktu yang kita miliki tidak banyak. Segera selesaikan rekomendasi yang telah diberikan agar indikator penilaian dapat terpenuhi. Ini adalah wujud nyata tanggung jawab kita kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun sejumlah langkah strategis guna mendongkrak nilai SAKIP. Antara lain mempercepat penyelesaian rekomendasi, menetapkan batas waktu penyelesaian, menunjuk penanggung jawab langsung, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah lain.

“Kami berencana menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun sistem manajemen yang lebih unggul, yang mampu memenuhi kebutuhan kita dalam hal akuntabilitas dan pengukuran kinerja. Kami sangat yakin upaya ini akan berjalan lancar, dan semoga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ungkap Sulaiman.