Mauritius Ambil Sikap Strategis: Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

New York, Cinta Rakyat — Pergeseran posisi diplomatik yang diambil Pemerintah Republik Mauritius kini menjadi sorotan penting dalam upaya mengakhiri sengketa yang telah berlangsung lama di wilayah Afrika Utara. Pemerintah Port Louis kini menilai gagasan pemberian otonomi bagi wilayah Sahara di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko sebagai alternatif penyelesaian yang paling masuk akal, adil, dapat dipertahankan, dan sesuai kenyataan.

Pandangan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri, Integrasi Regional, dan Perdagangan Internasional Mauritius, Dhananjay Ramful, saat berada di New York pada Rabu, 23 September 2026. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Urusan Warga Negara di Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, yang berlangsung dalam rangkaian Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut penjelasan Ramful, peninjauan kembali posisi negaranya dilakukan melalui pembahasan di tingkat kabinet, pasca disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2797. Pemerintah Mauritius menilai instrumen tersebut didasari semangat pragmatisme, dan menganggap skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah jalan keluar yang paling realistis, adil, serta berkelanjutan.

Perubahan sikap ini memiliki bobot politik yang signifikan. Bukan sekadar pernyataan dukungan biasa, langkah ini mencerminkan pilihan pendekatan yang diyakini dapat membuka jalan menuju penyelesaian yang nyata. Resolusi 2797 sendiri disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pada 31 Oktober 2025, sebagaimana dilaporkan Barlamane Today. Resolusi tersebut mengarahkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara politik melalui perundingan yang melibatkan Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania.

Dengan demikian, keputusan Mauritius dapat dipahami sebagai penempatan pragmatisme politik sebagai pertimbangan utama dalam menanggapi konflik yang berkepanjangan ini. Dukungan sekaligus menjadi bagian dari upaya diplomatik yang terus dibangun Rabat agar rencana otonominya diterima secara lebih luas di kancah internasional. Morocco World News menyebutkan bahwa pemerintah Maroko mencatat lebih dari 130 negara telah memberikan dukungan atau mengambil posisi yang sejalan dengan inisiatif tersebut.

Kesejahteraan Rakyat Harus Menjadi Prioritas Utama

Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut baik langkah yang diambil Mauritius ini. Menurut pandangannya, persoalan Sahara tidak seharusnya hanya dilihat dari kacamata persaingan geopolitik, kepentingan antarkekuasaan, atau pertarungan diplomatik, melainkan terlebih dahulu dari sudut pandang rakyat yang tinggal di wilayah tersebut.

“Saya menilai keputusan Mauritius sebagai langkah yang cermat, rasional, dan berorientasi pada penyelesaian. Konflik yang dibiarkan berlarut tanpa jalan keluar yang nyata pada akhirnya justru yang paling menderita adalah masyarakat. Karena itu, setiap usulan yang menawarkan kedamaian, peluang pembangunan, dan peningkatan taraf hidup patut mendapat dukungan,” ujar Wilson dari Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Ia juga mengajak negara-negara lain untuk mengamati perkembangan ini secara objektif, dan tidak membiarkan persoalan ini terjebak dalam pertarungan kepentingan yang tidak menghasilkan solusi. “Saya mengimbau agar negara-negara lain ikut meninjau hal ini secara jujur. Apabila setelah dikaji secara mendalam skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko memang merupakan jalan yang paling masuk akal demi perdamaian dan kesejahteraan rakyat Sahara, maka langkah serupa patut diambil. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di sana terus hidup dalam ketidakpastian akibat sengketa yang tak kunjung usai,” tegasnya.

Bagi Wilson, keberhasilan diplomasi seharusnya diukur dari kemanusiaan. Perdamaian bukan sekadar hilangnya pertikaian, melainkan membuka kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui kemajuan, pendidikan, lapangan kerja, kebebasan bersosial, serta kepastian masa depan.

Pernyataan Mauritius juga menjadi dorongan bagi dunia internasional untuk lebih mengutamakan solusi yang dapat dijalankan daripada terus membiarkan kebuntuan. Penegasan bahwa skema otonomi adalah “paling realistis, paling adil, dan paling berkelanjutan” menunjukkan arah pemikiran tersebut.

Meski demikian, dukungan terhadap suatu formula politik hendaknya tetap berjalan dalam kerangka penyelesaian damai dan jalur yang diatur PBB. Dengan demikian, kepentingan berbagai pihak dapat diarahkan demi tujuan yang lebih mendasar: keamanan, kestabilan, dan kesejahteraan manusia.

Langkah ini bukan sekadar soal perubahan sikap satu negara di Samudra Hindia terhadap urusan di Afrika Utara. Ia membawa pesan yang lebih luas: bahwa diplomasi harus menghasilkan jalan keluar yang nyata.

“Sudah saatnya dunia beralih dari perdebatan yang tak berujung ke arah solusi. Fokus kita bukan siapa yang menang atau kalah secara politik, melainkan bagaimana rakyat Sahara memperoleh kedamaian, kepastian, pembangunan, dan masa depan yang lebih cerah,” tambah aktivis hak asasi manusia ini.

Dari sudut pandang tersebut, langkah Mauritius dapat menjadi dorongan baru bagi upaya penyelesaian. Jika pendekatan serupa dapat mendekatkan pihak-pihak yang bersengketa, meredakan ketegangan, dan membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat, maka maknanya bukan sekadar keberhasilan diplomasi Maroko — melainkan peluang masa depan yang lebih damai bagi seluruh rakyat di wilayah Sahara.